Sukabumi – Sudutlensa.Com

Menjelang tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE)  Nomor 100.2.1.3/1575/SJ tanggal 29 maret 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun,Surat Edaran tersebut ditujukan
kepada gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia perihal kewenangan kepala daerah yang melaksanakan Pilkada dalam aspek kepegawaian,surat Edaran Mendagri tersebut menjelaskan tentang kewenangan gubernur, bupati dan wali kota yang melaksanakan pilkada dalam aspek kepegawaian,sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang.

pada ayat (2) disebutkan bahwa Gubernur,Bupati dan Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri. Artinya bahwa Gubernur,Bupati dan Walikota pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada baik yang mencalonkan maupun tidak mencalonkan dalam Pilkada, termasuk Penjabat(Pj)/Penjabat Sementara
(Pjs)/Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur atau Bupati/Walikota bisa melakukan penggantian pejabat atau mutasi jabatan ASN selama mendapatkan persetujuan tertulis dari mendagri ,Untuk penggantian pejabat dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri terdiri dari :


1. Pejabat Struktural meliputi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya, PPT Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas, memimpin satuan/unit kerja 2. Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan kepala Puskesmas dan kepala sekolah.Penggantian pejabat sebagaimana dimaksud selain mendapatkan ijin Mendagri juga
harus melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proses penggantian PPT dapat dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk mutasi
antarjabatan dan/atau seleksi terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan. Uji
kompetensi dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri
PAN dan RB Nomor 19 Tahun 2023 tentang Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan
Tinggi Yang Menduduki Jabatan Belum Mencapai Dua Tahun.

2. Terkait dengan angka 1 (satu) di atas, sebelum pelaksanaan uji kompetensi
dan/atau seleksi terbuka, agar terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
Menteri Dalam Negeri
3. Untuk pengisian jabatan kepala sekolah, syarat dan mekanismenya
mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 40 Tahun 2021.

4. Untuk mengisi kekosongan jabatan dapat diangkat Pelaksana Tugas (Plt) dengan mempedomani Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, dan penetapannya tidak melalui Persetujuan Menteri Dalam Negeri.

5. Dalam hal pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah dan
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 821/2893/SJ, tanggal 11 Mei 2018. Hal
Persetujuan tertulis pengangkatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota
6. Untuk Penggantian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar
mempedomani surat Mendagri Nomor 800.1.3.3/4142/SJ tanggal 7 Agustus 2023 ,hal Moratorium Penggantian/Mutasi Pejabat JPT Pratama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dalam Surat Edaran juga Kemendagri mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota agar melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tujuh hari kerja, terhitung sejak dilakukannya tindakan kepegawaian.

Terkait dengan adanya edaran ini, dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ir. TEJA SUMIRAT, MM saat dikonfirmasi, dirinya membenarkan adanya ketentuan dalam
undang-undang bahwa Gubernur, Bupati/Wali Kota dilarang melakukan pergantian
pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.

“Iya benar,mau tidak mau, karna BKPSDM sebagai pelaksana, ya akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai
dengan arahan pusat dan sesuai dengan regulasi yang ada,” Tuturnya.

Bahkan, Lanjut Ir. Teja Sumirat, MM, terkait surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dengan Nomor Surat 100.2.1.3/1575/SJ  tertanggal 29 Maret 2024.

“Surat edaran dari Kemendagri juga sudah kita terima, suratnya
tertanggal 29 Maret 2024 kemarin. Pimpinan juga sudah mengetahuinya,” ungkapnya.

Adapun, kata Ir. Teja Sumirat, MM, Kepala Daerah dalam hal ini, Bupati atau Walikota bisa melakukan mutasi jabatan ASN dengan persetujuan tertulis dari Kemendagri .

“Bukan tidak bisa, bisa melakukan mutasi jabatan dengan ada izin dari Kemendagri dulu. Kalau
tidak ada izin, ya kita ikuti aturan yang sudah ada, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” Jelasnya.

Sementara Itu, ditempat terpisah Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Sukabumi, Ade Surahman mengaku, sudah mengetahui larangan melakukan mutasi ASN enam (6) bulan menjelang Pemilukada.

“Suratnya sudah kita terima, dan aturan itu benar tidak boleh
melantik ASN enam (6) bulan menjelang Pemilu. Kalaupun harus ada mutasi ASN, harus ada izin Kemendagri dulu,secara teknisnya ada di BKPSDM,” Pungkasnya.

Reporter : Red.AR

18 KOMENTAR

  1. The breadth of knowledge compiled on this website is astounding. Every article is a well-crafted masterpiece brimming with insights. I’m grateful to have discovered such a rich educational resource. You’ve gained a lifelong fan!

  2. The amazing speed at which the website loads—it almost looks as though you are pulling off some special trick—and the superb job that you have done with the contents truly demonstrate your talent as a webmaster.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here